Bahan bacaan untuk Pertemuan 1 Mata Kuliah Kajian Tata Kelola Kebudayaan Program Magister Kajian Budaya
Pendahuluan
Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Aktivitas ekonomi, komunikasi, pendidikan, politik, hingga praktik-praktik budaya kini berlangsung dalam ruang yang semakin terhubung oleh teknologi. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah definisi kebudayaan yang selama ini kita gunakan masih memadai untuk memahami realitas kontemporer?
Selama lebih dari satu abad, kebudayaan umumnya dipahami sebagai sistem nilai, norma, pengetahuan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks kebijakan, kebudayaan sering kali diposisikan sebagai warisan yang harus dilindungi, dilestarikan, dan diwariskan. Namun, ketika kehidupan manusia semakin dimediasi oleh teknologi digital, kebudayaan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan tradisi atau peninggalan masa lalu.
Transformasi digital telah menghadirkan bentuk-bentuk baru produksi, distribusi, dan konsumsi budaya. Teknologi tidak hanya menjadi alat yang digunakan manusia untuk berkebudayaan, tetapi juga menjadi lingkungan tempat kebudayaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dimaknai. Digital Technologies in the Culture Sector dari UNESCO menegaskan bahwa transformasi digital sedang mengubah seluruh sektor budaya melalui perluasan akses, perubahan pola produksi budaya, serta lahirnya bentuk-bentuk kreativitas baru. [unesco.org], [unesco.org]
Dalam konteks inilah redefinisi kebudayaan menjadi penting, bukan sekadar sebagai perdebatan akademik, melainkan sebagai fondasi untuk merumuskan tata kelola kebudayaan yang relevan dengan tantangan abad ke-21.
Memahami Transformasi Budaya melalui Cultural Lag
Salah satu konsep yang membantu memahami perubahan ini adalah cultural lag yang diperkenalkan oleh William F. Ogburn.
Menurut Ogburn, kebudayaan terdiri atas dua unsur utama:
- Kebudayaan material, yaitu teknologi, infrastruktur, dan berbagai produk fisik hasil aktivitas manusia.
- Kebudayaan nonmaterial, yaitu nilai, norma, ide, hukum, etika, dan sistem sosial.
Masalah muncul ketika perkembangan kebudayaan material berlangsung jauh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat menyesuaikan nilai dan sistem sosialnya. Akibatnya terjadi kesenjangan atau cultural lag.
Fenomena ini sangat nyata di era digital. Platform perdagangan daring berkembang sangat cepat, sementara regulasi, norma sosial, maupun kesadaran etis sering kali tertinggal. Kecerdasan buatan berkembang pesat, tetapi diskusi tentang etika, hak cipta, dan tanggung jawab sosial masih terus diperdebatkan. Media sosial membentuk pola komunikasi baru sebelum masyarakat memiliki kemampuan memadai untuk mengelola dampaknya terhadap privasi, identitas, dan kohesi sosial.
Dengan kata lain, transformasi teknologi bukan sekadar perubahan alat, melainkan perubahan terhadap struktur kehidupan budaya secara keseluruhan.
Identitas Budaya dalam Ruang Digital
Perubahan berikutnya terjadi pada cara manusia membentuk identitas.
Dalam masyarakat tradisional, identitas budaya umumnya dibentuk melalui keluarga, komunitas lokal, institusi pendidikan, agama, dan organisasi sosial. Kini identitas juga dibentuk melalui interaksi digital yang melampaui batas geografis.
Media sosial memungkinkan individu menjadi bagian dari berbagai komunitas sekaligus. Seseorang dapat berpartisipasi dalam komunitas lokal sekaligus menjadi anggota jaringan global yang memiliki minat, gaya hidup, atau orientasi budaya tertentu. Fenomena ini melahirkan identitas yang semakin cair, dinamis, dan berlapis.
Dalam perspektif budaya digital, ruang virtual tidak dapat lagi dipandang sekadar sarana komunikasi. Ia telah menjadi arena produksi makna budaya yang sesungguhnya. Praktik-praktik seperti berbagi konten, membuat meme, membangun komunitas daring, atau mengelola identitas digital merupakan bagian dari praktik budaya kontemporer. [fiveable.me], [sociologyjournal.in]
Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak lagi hanya hidup dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang digital yang semakin menentukan cara masyarakat memahami dirinya sendiri.
Pergeseran Otoritas Budaya
Transformasi digital juga membawa perubahan signifikan terhadap struktur otoritas budaya.
Pada masa lalu, otoritas budaya umumnya berada pada institusi yang memiliki legitimasi sosial, seperti keluarga, komunitas adat, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, atau negara. Namun dalam ekosistem digital, sebagian otoritas tersebut bergeser kepada platform teknologi.
Algoritma mesin pencari, media sosial, dan platform berbagi video kini memiliki kemampuan besar dalam menentukan informasi apa yang terlihat, tren apa yang populer, dan ekspresi budaya mana yang memperoleh perhatian publik. Dengan kata lain, distribusi makna budaya semakin dipengaruhi oleh logika algoritmik.
Berbagai diskusi global yang difasilitasi UNESCO menyoroti tantangan ini, terutama terkait perlindungan keberagaman budaya di tengah dominasi platform digital dan sistem kecerdasan buatan yang berpotensi menyeragamkan preferensi budaya masyarakat. [un.org], [unesdoc.unesco.org], [salimdada.net]
Karena itu, pembahasan kebudayaan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai data, algoritma, platform, dan kekuasaan digital.
Perspektif Arkeologi: Dari Artefak Menuju Relasi
Dalam kajian arkeologi, kebudayaan sering dikaji melalui material culture, yaitu benda-benda yang ditinggalkan manusia.
Namun perkembangan teori arkeologi kontemporer menunjukkan bahwa fokus tidak lagi hanya pada artefak sebagai objek, melainkan pada hubungan antara manusia dan artefak. Benda-benda budaya dipandang tidak sekadar merepresentasikan kehidupan manusia, tetapi juga ikut membentuk kehidupan tersebut.
Bila perspektif ini diterapkan pada era digital, teknologi tidak lagi dipahami hanya sebagai alat. Telepon pintar, media sosial, pusat data, aplikasi, hingga jejak digital dapat dilihat sebagai artefak budaya yang berpartisipasi dalam pembentukan praktik sosial.
Lebih jauh lagi, praktik yang lahir di sekitar teknologi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari artefak budaya itu sendiri. Dengan demikian, fokus kajian bergeser dari “apa bendanya” menuju “bagaimana relasi manusia dan artefak membentuk kebudayaan”.
Dalam kerangka ini, teknologi digital sekaligus merupakan bagian dari kebudayaan dan agen yang turut memproduksi kebudayaan.
Menuju Definisi Baru Kebudayaan
Berdasarkan uraian tersebut, kebudayaan di era digital tidak lagi memadai jika didefinisikan hanya sebagai warisan tradisi atau kumpulan ekspresi budaya yang diwariskan lintas generasi.
Kebudayaan dapat dipahami sebagai:
Ekosistem relasional yang terbentuk melalui interaksi timbal balik antara manusia, artefak, teknologi, nilai, dan praktik sosial dalam proses penciptaan, pewarisan, serta transformasi makna budaya.
Dalam definisi ini terdapat beberapa poin penting:
- manusia tetap menjadi pusat kebudayaan;
- teknologi berfungsi sebagai medium sekaligus bagian dari proses kebudayaan;
- nilai dan etika menjadi kerangka normatif yang mengarahkan perkembangan budaya;
- makna budaya terus dinegosiasikan melalui relasi berbagai aktor dalam masyarakat.
Definisi semacam ini memungkinkan kita memahami kebudayaan sebagai proses yang hidup, dinamis, dan terus berubah.
Implikasi bagi Tata Kelola Kebudayaan
Redefinisi kebudayaan memiliki konsekuensi langsung terhadap tata kelola kebudayaan.
Jika kebudayaan dipahami hanya sebagai warisan budaya, maka fokus utama pengelolaan adalah pelestarian.
Namun jika kebudayaan dipahami sebagai ekosistem, maka tata kelola harus memperhatikan:
- warisan budaya;
- komunitas budaya;
- teknologi digital;
- akses dan partisipasi publik;
- etika penggunaan teknologi;
- keberlanjutan ekosistem budaya.
Dalam perspektif ini, keberhasilan tata kelola tidak ditentukan oleh dominasi negara, komunitas, atau platform digital secara terpisah, melainkan oleh kualitas hubungan di antara semuanya.
Di sinilah konsep klasik Indonesia mengenai cipta, rasa, dan karsa menjadi relevan kembali. Ketiganya dapat dipandang sebagai fondasi filosofis yang mengarahkan pengelolaan ekosistem budaya agar tidak terjebak pada pendekatan yang semata-mata teknokratis. Teknologi diperlukan, tetapi teknologi tidak boleh menggantikan manusia sebagai subjek kebudayaan.
Penutup
Transformasi digital menuntut kita untuk memikirkan ulang makna kebudayaan. Perubahan yang terjadi tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga identitas, nilai, otoritas, dan cara masyarakat membangun makna bersama.
Dari perspektif arkeologi relasional, kebudayaan bukan sekadar kumpulan artefak atau warisan masa lalu, melainkan hasil hubungan timbal balik antara manusia dan artefak yang terus berlangsung. Dalam era digital, hubungan tersebut menjadi semakin kompleks karena teknologi ikut berperan dalam memproduksi kebudayaan.
Oleh karena itu, redefinisi kebudayaan merupakan prasyarat penting untuk merumuskan tata kelola kebudayaan yang mampu menjawab tantangan masa kini. Jika masa lalu mengajarkan kita pentingnya melestarikan warisan budaya, maka masa depan mengharuskan kita mengelola ekosistem budaya secara berkelanjutan, etis, dan berpusat pada manusia.
Rekomendasi Bacaan
Dasar Teori Kebudayaan
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi.
- Raymond Williams. Culture.
- Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures.
Cultural Lag dan Perubahan Sosial
- William F. Ogburn. Social Change with Respect to Culture and Original Nature.
- Anthony Giddens. The Consequences of Modernity.
Kajian Budaya dan Teknologi
- Manuel Castells. The Rise of the Network Society.
- Lev Manovich. The Language of New Media.
- Sherry Turkle. Alone Together.
Arkeologi dan Material Culture
- Ian Hodder. Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things.
- Daniel Miller. Material Culture and Mass Consumption.
Tata Kelola Kebudayaan dan Kebijakan Budaya
- UNESCO MONDIACULT Declaration 2022. [unesco.org]
- Culture and Digital Technologies (UNESCO). [unesco.org]
- Culture: The Missing SDG (UNESCO Global Report on Cultural Policies). [unesdoc.unesco.org]
- Justin O’Connor. Cultural Policy: Management, Value and Modernity.
Tulisan ini dapat menjadi pijakan awal untuk memahami mengapa isu tata kelola kebudayaan pada abad ke-21 tidak lagi hanya berbicara tentang pelestarian warisan budaya, melainkan tentang bagaimana mengelola ekosistem budaya yang terbentuk dari perjumpaan manusia, teknologi, nilai, dan kekuasaan dalam masyarakat digital.